Thailand Berencana Kendalikan Bitcoin-ETF dengan Aturan Ketat

Thailand serius dalam mengatur ETF kripto — dan langkah ini bisa berdampak luas. Otoritas Sekuritas dan Bursa (SEC) Thailand berencana membatasi perdagangan ETF berbasis Bitcoin dan Ethereum secara ketat. Hanya produk yang terdaftar di Bursa Saham Thailand (SET) yang boleh diperdagangkan, dan penyimpanan aset juga harus melalui entitas lokal berlisensi. Upaya jelas untuk memperkuat pasar domestik dan mengendalikan aliran dana.
Namun, mengapa Thailand menerapkan aturan keras ini? Selama beberapa tahun terakhir, Thailand memiliki hubungan yang ambigu dengan aset kripto. Di satu sisi, negara ini pada 2023 menjadi salah satu yang pertama di Asia yang mengizinkan ETF Bitcoin dan Ethereum. Di sisi lain, pemerintah Thailand khawatir akan risiko seperti pelarian modal atau pencucian uang. Dengan regulasi baru ini, pemerintah ingin mencegah investor lokal menaruh dana di bursa luar negeri seperti Amerika Serikat atau Singapura. Alih-alih, semua transaksi harus melalui SET dan penyimpan lokal — sinyal tegas: "Uang Anda tetap di sini".
Tidak semua pihak menyambut positif langkah ini. Kritik muncul karena aturan ketat dianggap dapat menghambat inovasi dan mendorong investor lokal ke negara tetangga seperti Singapura atau Malaysia. Selain itu, eksklusivitas SET juga berisiko mendistorsi persaingan dan menguntungkan penyedia yang lebih kecil. Belum lagi pertanyaan apakah regulasi ini sesuai dengan standar internasional. FATF (Financial Action Task Force) mungkin akan mempertanyakan hal ini, dan Bank of Thailand pun berpoten



si memiliki kekhawatiran — terlalu banyak regulasi justru bisa mengurangi likuiditas pasar.
Industri kripto sendiri bereaksi secara beragam. Beberapa pihak memuji rencana ini sebagai langkah untuk meningkatkan keamanan dan transparansi. Namun, yang lain justru khawatir terhadap masa depan perdagangan kripto di Thailand. Seorang pakar lokal di industri ini berpendapat:
“Jika Thailand ingin menjadi pemain utama di ranah kripto, sebaiknya fokus pada inovasi alih-alih pembatasan. Aturan ketat mungkin memberikan manfaat jangka pendek dalam hal keamanan, tetapi dalam jangka panjang justru bisa mengusir investor.”
Di sisi lain, ada juga yang melihat peluang bagi perusahaan dalam negeri. Misalnya, bursa kripto Bitazza menyambut inisiatif ini sebagai cara menuju “ekosistem yang teratur dan aman”, serta menekankan bahwa aturan yang adil dan transparan dapat meningkatkan kepercayaan investor.
Saat ini, pemerintah Thailand tengah mengadakan konsultasi publik hingga 20 September 2024. Jika proposal ini disetujui, regulasi baru tersebut berpotensi diberlakukan mulai 2025. Namun, banyak pertanyaan masih belum terjawab: Bagaimana perlakuan terhadap penyedia asing yang sudah menawarkan produk di Thailand? Dan bagaimana Thailand menemukan keseimbangan antara pengendalian dan daya saing?
Satu hal yang pasti: dunia kripto tengah memantau Bangkok dengan seksama. Bagaimana kisah ini akan berakhir? Belum ada jawaban. Tapi satu hal yang jelas: Thailand tengah menghadapi salah satu keputusan paling krusial dalam regulasi aset digital.