AS menguasai Bitcoin: Siapa yang sebenarnya mengendalikan portofolio negara Amerika Serikat?

Donald Trump lagi-lagi menciptakan kegaduhan. Dalam sebuah wawancara awal Agustus 2024, ia menyinggung bahwa Amerika Serikat (AS) sedang mempertimbangkan untuk membangun cadangan Bitcoin dan kripto dalam jumlah besar. Sebuah "Cadangan Bitcoin AS" — terdengar seperti ide menarik bagi para penggiat teknologi dan pendukung pasar bebas. Namun, seperti biasa, masalahnya terletak pada detailnya. Siapa yang memutuskan berapa banyak Bitcoin yang dibeli? Siapa yang mengelola cadangan ini? Dan yang terpenting: Apakah AS diizinkan untuk melakukannya?
---
Pengumuman: Revolusi atau Sekadar Rhetorik?
Trump telah melakukannya lagi — dengan salah satu pengumumannya yang tidak biasa, ia mengejutkan dunia keuangan. "Kami sedang mempertimbangkan untuk mengumpulkan Bitcoin dan kripto lainnya dalam jumlah besar," ujarnya dalam sebuah wawancara. Tentu saja, Trump menyukai gebrakan besar, dan kripto kini semakin populer di kalangan pengikutnya dan komunitas teknologi. Tetapi apakah ini berarti ada rencana konkret yang sudah ada?
Menurut sumber internal, tahun ini Presiden AS berencana mengeluarkan dekret yang memerintahkan Departemen Keuangan (Treasury) dan lembaga lainnya untuk mengeksplorasi kerangka hukum bagi pembelian tersebut. Namun, tanpa undang-undang atau strategi yang jelas, semuanya masih bersifat samar. Dan disinilah letak daya tariknya: Jika benar-benar dilakukan, siapa yang memiliki wewenang terakhir?
---
Areal Hukum yang Abu-abu: Siapa yang Berhak Berinvestasi?
Di sinilah persoalannya menjadi rumit. Saat ini, tidak ada dasar hukum yang memungkinkan pemerintah AS untuk mengalokasikan miliaran dolar ke dalam Bitcoin begitu saja. Secara teoretis, Departemen Keuangan (Treasury) dapat menggunakan dana atau rekening yang ada, tetapi program pembelian Bitcoin dalam skala besar? Belum ada.
Masalah terbesarnya: Di AS, kekuasaan atas keuangan negara terletak pada Kongres — bukan Presiden. Pembelanjaan besar atau pembentukan aset negara harus disetujui oleh parlemen. Namun, Trump sama sekali tidak menyebut hal ini dalam pengumumannya. Tanpa dukungan dari kedua kamar (Dewan Perwakilan dan Senat), langkah semacam itu hampir mustahil dilakukan. Dengan polarisasi politik yang semakin parah di AS, siapa yang percaya bahwa Demokrat dan Republik bisa dengan mudah mencapai kesepakatan?
---
Bagaimana Hal Ini Dapat Berfungsi?
Baiklah, mari kita asumsikan AS benar-benar memutuskan untuk berinvestasi di Bitcoin. Bagaimana caranya? Berikut beberapa skenario yang mungkin terjadi:
1. Melalui Departemen Keuangan (Treasury):
Departemen Keuangan bisa membeli Bitcoin melalui dana yang sudah ada atau rekening baru. Namun, dari mana dana tersebut berasal? Apakah harus dialihkan dari pos anggaran lain ataukah memerlukan alokasi dana baru? Pembelian langsung di pasar tampaknya merupakan pilihan yang paling masuk akal — tetapi siapa yang memutuskan kapan da



n berapa banyak yang harus dibeli?
2. Dana Negara "Light":
AS bisa membentuk dana negara baru, mirip dengan Dana Minyak Norwegia. Namun, hal ini juga memerlukan persetujuan Kongres. Dan siapa yang akan mengelola dana tersebut? The Fed? Sebuah lembaga baru? Pertanyaan-pertanyaan lain pun bermunculan.
3. The Fed sebagai "Bull Bitcoin" Secara Diam-Diam:
Secara teoretis, Bank Sentral AS (The Fed) bisa memasukkan Bitcoin ke dalam neracanya — seperti yang mereka lakukan dengan emas atau cadangan devisa. Namun, The Fed sejauh ini masih memandang kripto dengan curiga. Langkah semacam itu tidak hanya menimbulkan persoalan hukum, tetapi juga akan memicu kemarahan politik yang besar.
4. Pajak Negara Dialokasikan ke Bitcoin?
Cara termudah adalah dengan mengalokasikan surplus anggaran atau dana pajak untuk pembelian Bitcoin. Namun, dengan defisit anggaran AS yang begitu besar saat ini, langkah ini pasti akan memicu protes keras: "Anda ingin menggunakan uang kami untuk aset spekulatif yang berisiko tinggi?!"
---
Dimensi Politik: Bermain dengan Api
Di sinilah persoalannya menjadi sangat ideologis. Di satu sisi, para pendukung berargumen bahwa Bitcoin adalah "emas digital" masa depan — aset yang stabil dan mengurangi ketergantungan pada mata uang tradisional. Di sisi lain, para kritikus memperingatkan akan volatilitas harga yang ekstrem dan risiko negara yang terjerumus ke dalam permainan berisiko tinggi.
Dan kemudian ada dimensi politik: Trump bisa memanfaatkan pengumuman ini untuk menarik dukungan dari komunitas kripto — terutama menjelang pemilihan presiden. Sinyal bagi para investor: "Hey, kami terbuka terhadap inovasi!" Pada saat yang sama, topik ini bisa semakin memanaskan perdebatan yang sudah memanas tentang kripto — dan mungkin bahkan menekan negara lain untuk ikut bertindak.
---
Reaksi Internasional: Siapa yang Akan Mengikuti AS?
Jika AS benar-benar memasukkan Bitcoin ke dalam cadangannya, hal ini bisa memicu efek domino. Negara-negara lain mungkin akan mempertimbangkan kembali strategi mereka — bahkan negara-negara yang sebelumnya sangat menentang kripto.
- Tiongkok: Negara yang melarang Bitcoin pada 2021 ini akan menghadapi dilema. Jika AS maju duluan, apakah Beijing akan mempertimbangkan kembali sikapnya — ataukah justru tertinggal secara teknologi dan finansial?
- Uni Eropa: Dengan regulasi MiCA (Markets in Crypto-Assets Regulation), Uni Eropa sudah memiliki kerangka hukum untuk kripto. Jika AS membentuk cadangan Bitcoin, hal ini bisa membangkitkan kembali perdebatan tentang aset digital di Eropa.
- El Salvador: Negara Amerika Tengah ini telah menjadikan Bitcoin sebagai mata uang sah. Jika AS mengikuti jejak, hal ini bisa meningkatkan tekanan bagi negara-negara lain untuk mempertimbangkan cadangan kripto.
Bagi pasar Bitcoin sendiri, langkah ini akan menjadi momen bersejarah. Permintaan dalam skala miliaran bisa mendor